PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJATI MALUKU DENGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA KARYA

Ambon, Selasa, 02 Februari 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, SH MH., bersama Direktur Perusahaan Umum Daerah Panca Karya menandatangani naskah perjanjian kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertempat di Marina Hotel Jl. Jan Paays No.16 Ambon.
Dalam sambutannya Plt. Direktur Utama PD. Panca Karya. Rusdi Ambon, SE, M.Si menyampaikan antara lain :
Pertama, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
Kedua, bahwa pendampingan dari pihak Kejati Maluku sangat penting dan diperlukan karena ada beberapa permasalahan hukum pada PD. Panca Karya yang perlu diselesaikan secara bersama -sama dengan bantuan dari pihak Kejati Maluku.
Sementara Kajati Maluku dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu :
Pertama, kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan TUN. Hal mana sesuai dengan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, di mana di Bidang Perdata Dan TUN, Kejaksan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam mupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
Kedua, bantuan hukum dapat diberikan melalui kuasa khusus kepada JPN untuk mewakili instansi pemerintah, BuMN/BUMD di Pengadilan untuk Perkara perdata. Fungsi Pertimbangan Hukum diberikan dalam bentuk pemberian Legal Opinion, Legal Assistance dan Legal Audit di bidang DATUN atas dasar permohonan dari instansi pemerintah BUMN/BUMD. Sedangkan Fungsi Tindakan Hukum lainnya diberikan ketika JPN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di bidang DATUN.
Ketiga, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam upaya preventif terhadap potensi permasalahan hukum di bidang DATUN.
Di akhir sambutannya Kajati berharap PD. Panca Karya tidak segan-segan mempercayakan penyelesaian semua sengketa hukum yang dihadapi khususnya terkait DATUN kepada JPN Kejati Maluku.