PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJATI MALUKU DENGAN KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

Ambon, Kamis, 04 Februari 2021, Kajajti Maluku, Rorogo Zega, SH.,MH., bersama Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis, S.Ag. menandatangani naskah perjanjian kerjasama di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Dalam sambutannya Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku,
Jamaludin. Bugis, S.Ag, menyampaikan antara lain :
Pertama, memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya penandatanganan perjanjian kejasama antara Kejati Maluku dengan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku.
Kedua, kerjasama ini sebagai upaya preventif terhadap potensi permasalahan hukum dan sengketa hukum di bidang Datun –sebagai implikasi dari pesatnya pembangunan.
Ketiga, kerjasama ini sebagai upaya penyelamatan aset-aset negara yang berada pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku.
Sementara Kajati Maluku dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu :
Pertama, penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas ke depan dan yang paling penting adalah tindaklanjut yang dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
Kedua, Kajati menyampaikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan melalui kuasa khusus kepada JPN untuk mewakili instansi pemerintah, BuMN/BUMD di Pengadilan untuk Perkara perdata. Fungsi Pertimbangan Hukum diberikan dalam bentuk pemberian Legal Opinion, Legal Assistance dan Legal Audit di bidang DATUN atas dasar permohonan dari instansi pemerintah BUMN/BUMD. Sedangkan Fungsi Tindakan Hukum lainnya diberikan ketika JPN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di bidang DATUN.
Ketiga, menurut Kajati penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dan sengketa hukum yang mungkin saja terjadi ke depan.Untuk itu Kajati berharap koordinasi antara Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku dan JPN lebih sering dilakukan.