JAKSA AGUNG RI MENGHADIRI “THE 14th UNITED NATIONS CONGRESS ON CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE” KYOTO, 7-12 MARCH 2021

PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SIARAN PERS
Nomor: PR – 201/36/K.3/Kph.3/03/2021

JAKSA AGUNG RI MENGHADIRI “THE 14th UNITED NATIONS CONGRESS
ON CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE”
KYOTO, 7-12 MARCH 2021

Hari ini Minggu 07 Maret 2021, Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, S.H. MH. didampingi Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, S.H. M.Hum., para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. menghadiri pembukaan The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Ke-14) Kyoto Jepang secara virtual dari Auditorium Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta.

Acara Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Ke-14 Kyoto Jepang yang akan berlangsung dari 07 Maret 2021 12 Maret 2021 dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh Presiden Kongres ke-14 sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jepang Mrs. Yoko Kamikawa dan diisi dengan sambutan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres, dan Jaksa Agung Jepang Kenji Sochi.

Hadir pula secara langsung perwakilan Kekaisaran Jepang Princess Komado, Perwakilan Youth Forum, Presiden UNGA, Presiden ECOSOC dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) delegasi negara anggota PBB yang hadir secara virtual, termasuk delegasi Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD.
Dalam sesi Segmen Tingkat Tinggi (High Level Segment), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sebagai Pimpinan Delegasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prof. Mohammad Mahfud MD. menyampaikan National Statement (Pernyataan Nasional) Negara Republik Indonesia yang secara umum menyatakan bahwa sejak Kongres Pencegahan Kejahatan Pertama pada tahun 1955, kejahatan terus berkembang dan semakin meningkat secara transnasional, terorganisir, dan kompleks. Apalagi kita hidup dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. COVID-19 telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan pidana.
“Kita perlu memastikan bahwa sistem peradilan pidana terus berkembang meskipun ada tantangan-tantangan tersebut. Indonesia telah beradaptasi dan menjawab tantangan ini dengan persidangan online yang memberikan layanan keadilan sekaligus menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD.

Selain itu, kita perlu mengingat dalam pikiran kita bersama bahwa kurang dari satu dekade lagi untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD. menjelaskan sejalan dengan SDGs Goals 16, komitmen kami terhadap reformasi peradilan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Melalui rencana ini, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau. Masalah keadilan restoratif juga dipertimbangkan sebagai salah satu strategi utama dalam Rencana ini.
Indonesia juga telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremisme yang kondusif untuk terorisme. Dalam hal ini, Indonesia akan terus bekerja sama dengan negara lain untuk menetapkan norma dan standar internasional untuk melindungi anak-anak yang terkait dengan teroris dan kelompok ekstremis sadis.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat percaya bahwa dunia internasional harus memprioritaskan upaya memerangi penangkapan ikan secara illegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan yang belum ada peraturannya. Usaha kita tersebut membutuhkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, karena hal ini terkait erat dengan bentuk kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan orang, perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan narkoba jelas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD.
Oleh karena itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD. menawarkan tiga poin penting, yaitu:
Pertama, tidak ada kebijakan “satu ukuran cocok untuk semua” untuk mencegah dan memberantas kejahatan.
Kejahatan dapat memiliki konteks dan nuansa berbeda yang membutuhkan pendekatan berbeda. Perbedaan seperti akar penyebab kejahatan dan sistem hukum. Diserahkan kepada masing-masing Negara untuk membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan situasi domestik mereka dengan memperhatikan kewajiban internasional yang ditentukan oleh Konvensi tertentu dan norma internasional.
Kedua, kita harus berusaha keras untuk mencapai Agenda Pengembangan Berkelanjutan di bawah kerangka CCPCJ.
Pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum saling terkait dan saling memperkuat. Kerja bersama kita dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana akan membantu mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Begitu pula sebaliknya, pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah kunci bagi negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan secara efektif.
Ketiga, kami menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional.
Dalam konteks ini, kejahatan lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Koordinasi yang lebih baik serta peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bantuan teknis sangat penting, dengan tetap mempertimbangkan dimensi spesifik dari pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dari masing-masing Negara Pihak.
Dalam akhir pernyatannya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD. mendorong semua Negara Anggota untuk meningkatkan persatuan dan kerja sama diantara kita dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak akan menanggung beban dari kelambanan kita dalam dekade berikutnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Acara “The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice” di Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M dan dilakukan rapid tes antigen sebelum kongres diselenggarakan. (K.3.3.1)

Jakarta, 07 Maret 2021
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Mohamad Isnaeni, S.H./Kasubid Kehumasan
Telp./Fax: 021-7236510 / Hp. 08181220667
Email: subbidhumas@gmail.com.

HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON MENOLAK PERMOHONAN PRA PERADILAN PEMOHON

Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Amb. Tanggal 9 Februari 2021, dalam Putusannya hari ini Senin, tanggal 01 Maret 2021 telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Fery Tanaya berserta Kuasa Hukumnya: Herman Koedoeboen, S.H.,M.Si.; Firel Sahetapy, S.H., M.H.; Henry S. Lusikooy, S.H., M.H. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si, berkantor di Jln. Benyamin Suaeb Apartemen Grand Palace Unit 15 GC-Kemayoran Jakarta Pusat-lndonesia / Jln. Dana Kopra No. 1/29 Ambon-Maluku-Indonesia dalam amar putusannya menyatakan:
Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya nihil.

Pada sidang tanggal 25 Februari 2021, untuk menghadapi Ahli yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yaitu, Prof. Dr. SAID KARIM, S.H., M.Si. yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar, Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai Termohon bertindak tidak tanggung-tanggung dengan menghadirkan dua orang pakar hukum yaitu, Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon) dan Dr. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. (Dosen Tetap Hukum Tata Negara, Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Konstitusi Fakultas Hukum UMI, Makassar; Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam As – Syafi’iyah Jakarta; Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon – Maluku; Founder & General Chairman di Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates).

Dari jalannya persidangan praperadilan, kedua pakar hukum yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H. dan Dr. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. berhasil dengan sukses mematahkan semua dalil dan pendapat Ahli Pemohon Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.Si. Beberapa point penting yang dapat dicatat terkait dengan permohonan yang sering dan banyak diajukan oleh Tersangka melalui mekanisme praperadilan yaitu:
Dalam perkara praperadilan tidak dikenal asas ne bis in idem berdasarkan:
Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014;
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan dari Pemohon Anthony Chandra Kartawiria;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016.
Karena dalam praperadilan hanya memeriksa tentang manajemen administrasi penanganan perkara dan tidak memeriksa pokok perkara
Penyampaian SPDP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang mewajibkan Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari hanya diperuntukan bagi perkara klacht delict, tidak diperuntukkan bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime.
Secara filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tidak dimaksudkan untuk memberikan SPDP kepada Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai konsekwensi teknis maupun yuridis, hal tersebut dapat dicermati dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan norma /pasal yang diuji.
Penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP.
Putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU- XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang hakekatnya merumuskan bahwa “yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM SECARA VIRTUAL

Ambon, Kamis, 25 Februari 2021 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, SH.,MH, bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Undang Mugopal, Apsidum, para Kajari, para Kasi dan Jaksa Fungsional mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, bertempat di Ruang Kerja Kajati Maluku

Bimbingan Teknis langsung diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadil Zumhana, SH.,MH, didampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Yunan Harjaka, SH.,MH., dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis para Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

 

 

 

KAJATI PIMPIN UPACARA PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERTIJAB PEJABAT ESELON III

Kajati Maluku, Rorogo, SH.,MH, memimpin upacara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan (Sertijab) Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku, bertempat di Aula Kantor Kejati Maluku, Kamis, (25/02/2021).

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Mhd. Fatria, SH.,MH. selaku Asisten Pengawasan menggantikan Edwin Kalampangan, SH., yang dimutasikan sebagai Kajari Singkawang di Singkawang, Dian Fris Nalle, SH. selaku Kajari Ambon, menggantikan Beny Santoso, SH.,MH yang dimutasikan sebagai Asisten Pembinaan Kejati Jawa Barat, Agustinus Octovianus Mangotan, SH. selaku Kajari Maluku Tengah menggantikan, Juli Isnur, SH.,MH, yang dipromosikan sebagai Asisten Pembinaan Kejati Nusa Tenggara Timur, Muhtadi, S.Ag.,SH.,MA., MH selaku Kajari Buru menggantikan Adhitya Trisanto, SH.,MH., yang dimutasikan sebagai Kabag TU Kejati Papua, Gunawan Sumarsono, SH., sebagai Kajari Maluku Tenggara Barat menggantikan Mujiarto, SH.,MH., yang dimutasikan sebagai Kajari Tulung Agung, I Ketut Terima Darsana, SH, sebagai Kabag Tata Usaha menggantikan Sapta Putra, SH.,M.Hum yang dipromosikan sebagai Kajari Bungo di Muara Bungo.

Selain itu dilantik dan diambil sumpah pula, Fauzi, SH.,MH., Sebagai Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku menggantikan Adrianus Notanubun, SH., yang dipromosikan sebagai Kajari Halmahera Timur di Maba,
I Gede Wiratama, SH., dipromosikan sebagai Koordinator Kejati Maluku menggantikan Gunawan Sumarsono, SH yang dipromosikan sebagai Kajari Maluku Tenggara Barat, Heri Yulianto, SH.,MH, yang dipromosikan sebagai Koordinator Kejati Maluku menggantikan Bayu Sugiri, SH., yang dipromosikan sebagai Kajari Manggarai di Ruteng, dan Pilipus Siahaan, SH.,MH., dipromosikan sebagai Koordinator Kejati Maluku menggantikan Zulfikar Nasution, SH.,MH yang dipromosikan sebagai Kajari Ngada di Bajawa.

Dalam sambutannya pada acara ini Kajati Maluku, Rorogo Zega SH.,MH menyampaikan hal-hal antara lain yaitu :

Pertama, sebagai umat beragama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan menjalankan tugas dan pengabdian kita antara lain kegiatan pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kedua, bahwa setiap kali mengucapkan sumpah atau janji bagi semua pejabat sebelum mengemban amanah, melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu jabatan perlu disadari bahwa semua itu harus dimaknai sebagai sumpah, ikrar atau janji bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain, masyarakat bangsa terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dan atas dasar itu maka di dalam setiap membuat keputusan pengangkatan, mutasi, promosi, alih tugas, penempatan pada setiap jabatan oleh unsur pimpinan dan pembantu pimpinan Kejaksaan selalu dilandasi penelaahan dan pertimbangan secara jelas menyeluruh, tidak sekedar hanya bertujuan sebagai bagian dari upaya mendorong pemantapan profesionalisme, peningkatan wawasan dan pengalaman saja, tetapi juga sangat mempertimbangkan hal penting dan paling esensial berkaitan dengan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas seseorang, sebagai bagian integral guna mewujudkan komitmen tetap merawat dan menjaga secara konsisten eksistensi serta kebesaran nama dan citra Kejaksaan RI, agar tidak menciderai dan merusak harkat dan martabat lembaga milik kita bersama.

Ketiga, Kajati mengingatkan kembali komitmen bersama selaku aparat penegak hukum korps Adhyaksa sebagai bagian dari sistem dalam pemerintah, tentang pentingnya kesadaran dan konsisten merepresentasikan janji dan pernyataan bahwa negara akan selalu hadir untuk mengurus, melayani, melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga bangsa tanpa membeda-bedakan suku, asal, agama dan golongan. Komitmen dan pernyataan dimaksud mengandung prasyarat bahwa negara harus kuat dan tidak lemah dalam melaksanakan tugas dan tanggung termasuk dalam penegakan hukum yang dituntut menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemanfaatan.

Selain itu Kajati menggingatkan tentang penting dilakukannya konsolidasi diantara segenap personil dan satuan kerja yang berada dalam lingkup kewenangan dan wilayah kerja masing-masing demi terciptanya kondisi harmonis dan menghasilkan sinergitas kesamaan paham dan pandangan yang dapat melahirkan kesatuan pikiran, sikap dan tindakan untuk mendorong akselerasi kinerja dan pencapaian target serta tujuan yang direncanakan.

Berkenan dengan itu pula menurut Kajati secara berkala perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas semua langkah, kegiatan, kebijakan yang telah dan sedang dilakukan, guna mencegah terjadinya kegagalan dan menghindari kemungkinan terulangnya peristiwa atau kejadian negatif di masa lalu.

Masih menurut Kajati selayaknya pula kita belajar mengetahui berbagai kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang pernah terjadi selanjutnya memperbaiki dan mengembangkan kapasitas organisasi agar menjadi lebih baik, sebagai bentuk upaya peningkatan dedikasi dan prestasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan demikian kita semakin optimis bahwa penguatan satuan kerja yang sedang kita atau saudara pimpin akan menghadirkan institusi penegak hukum Kejaksaan yang relevan, bernilai guna dan dapat diandalkan walaupun di tengah perkembangan dan keadaan yang sulit sekalipun, akan tetapi mampu berkontribusi memberikan solusi menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang sedang dihadapi bangsa antara lain situasi pandemi Covid 19, pelemahan perekonomian dan sebagainya.

Pada kesempatan ini Kajati mengucapkan selamat mengemban tugas dan jabatan baru kepada masing-masing pejabat yang baru dilantik dan kepada pejabat yang lama selamat mengemban tugas dan jabatan di tempat yang baru disertai penghargaan dan terima kasih atas hasil kerja yang telah dicapai dengan baik yang telah dilaksanakan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku selama ini.

Kita menaruh harapan dalam mengemban jabatan baru, pejabat baru semakin meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan, dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Jabatan dan tugas yang dipercayakan kepada kita dalam kapasitas, posisi apapun dan di manapun hendaknya disadari adalah merupakan amanah yang wajib diemban, dilaksanakan dan dijaga dengan arif penuh tanggung jawab.

Diakhir sambutannya Kajati menyampaikan bahwa ” Dimana pun keberadaan kita, dalam kapasitas dan posisi apapun hendaknya selalu ingat dan tidak melupakan jati diri kita sebagai bagian dari isan Adhyaksa yang memegang teguh komitmen dan janji luhur, bahwa sesuatu yang baik dan yang benar itulah yang harus diperbuat dan dikerjakan. Semoga keberadaan kita menjadi bagian teruwudnya mimpi besar Kejaksaan RI yang lebih baik, lebih kuat dan lebih terhormat sebagai legacy yang akan mengabadikan kesan indah bagi kita bersama.”

Tak lupa pula Kajati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu-Ibu para Isteri yang selama ini penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran telah turut menjaga dan mendampingi suami selama menjalankan penugasannya baik secara pribadi maupun melalui wadah organisasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Maluku maupun Daerah yang telah banyak melakukan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat yang dirasakan sangat mendukung eksistensi, perkembangan dan kebesaran korps Adhyaksa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, iman dan bimbinganNya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

PERKARA REVERSE REPO OBLIGASI DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR

Ambon, Selasa, 16 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon melimpahkan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa dengan inisial I. R. dan I.B.T.
Sebagaimana diketahui bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-373/PW25/5/2020, tanggal 14 Desember 2020, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp.238.500.703.330,00.- (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

PENYIDIK CABJARI AMBON DI BANDA NEIRA TAHAP II PERKARA DUGAAN TIPIKOR DANA BOS T.A 2015 S.D 2019

Ambon, Selasa, 9 Februari 2021, sekira pukul 11.00 Wit, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira telah melakukan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Penuntut Umum, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 pada SMK Negeri 3 Banda atas nama Tersangka Rahman Ladjai, S.Pd.
Bahwa setelah dilakukan penyerahan Tahap II, selanjutnya terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan Rapid Test Anti Gen dengan hasil pemeriksaan negatif. Kemudian terhadap tersangka dilakukan Penahanan di Rutan Kelas II A Ambon selama 20 (dua puluh) hari ke depan, di mana proses Tahap II sampai dengan penahanan berakhir pada pukul 16.00 Wit.
Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dan penahanan berjalan secara baik, aman dan lancar.

KAJATI MALUKU TERIMA KUNJUNGAN PIMPINAN CABANG BRI AMBON

Ambon, Senin, 8 Februari 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, SH.,MH., didampingi Asisten Pembinaan, Mustofa, SH., menerima kunjungan, Pimpinan Cabang BRI Ambon, Eko Setiyanto, bertempat di ruang kerja Kajati Maluku.
Kunjungan dilakukan dalam rangka silaturahmi, sekalgus memperkenalkan diri selaku Pimpinan Cabang BRI Ambon yang baru.
Pada kunjungan ini Pimpinan Cabang BRI Ambon, Eko Setiyanto, didampingi Kepala Kredit Pegawai, Arnaldo Tousalwa dan Relationship Manager Dana, Natasya Matrixia Litaay.

KAJATI MALUKU TERIMA KUNJUNGAN KEPALA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN AMBON

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, SH.,MH., didampingi Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara, Lulus Mustofa, SH.,MH., menerima kunjungan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Ambon, Laorensius Mangasa Oloan, bertempat di ruang kerja Kajati Maluku, Kamis, (04/02/2021).
Pada kunjungan dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan ke depan, Kepala Kantor BPJS Ambon didampingi oleh Kepala Bidang Kepesertaan, Wawan Burhanuddin dan Petugas Pemeriksa, Randa Rani.
Kunjungan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi ini berlangsung dalam suasana keakraban.

PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJATI MALUKU DENGAN KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

Ambon, Kamis, 04 Februari 2021, Kajajti Maluku, Rorogo Zega, SH.,MH., bersama Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis, S.Ag. menandatangani naskah perjanjian kerjasama di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Dalam sambutannya Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku,
Jamaludin. Bugis, S.Ag, menyampaikan antara lain :
Pertama, memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya penandatanganan perjanjian kejasama antara Kejati Maluku dengan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku.
Kedua, kerjasama ini sebagai upaya preventif terhadap potensi permasalahan hukum dan sengketa hukum di bidang Datun –sebagai implikasi dari pesatnya pembangunan.
Ketiga, kerjasama ini sebagai upaya penyelamatan aset-aset negara yang berada pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku.
Sementara Kajati Maluku dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu :
Pertama, penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas ke depan dan yang paling penting adalah tindaklanjut yang dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
Kedua, Kajati menyampaikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan melalui kuasa khusus kepada JPN untuk mewakili instansi pemerintah, BuMN/BUMD di Pengadilan untuk Perkara perdata. Fungsi Pertimbangan Hukum diberikan dalam bentuk pemberian Legal Opinion, Legal Assistance dan Legal Audit di bidang DATUN atas dasar permohonan dari instansi pemerintah BUMN/BUMD. Sedangkan Fungsi Tindakan Hukum lainnya diberikan ketika JPN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di bidang DATUN.
Ketiga, menurut Kajati penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dan sengketa hukum yang mungkin saja terjadi ke depan.Untuk itu Kajati berharap koordinasi antara Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku dan JPN lebih sering dilakukan.